 |
| Feri Darmawan.foto Jendri Pikiran Lampung |
Hal tersebut dikatakan, Feri Darmawan selaku Ketua Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Pesawaran (FKWKP) saat bincang di kantornya, Jumat (14/6/2019).
Menurutnya, Dinas Sosial Pesawaran selaku wadah dan perlindungan sosial seharus melakukan pemasangan stiker di rumah bagi penerima bantuan. Langkah itu dilakukan agar bantuan tersebut tepat sasaran dan masyarakat juga bisa melakukan pengawasan secara langsung.
"Dengan adanya stiker ini, masyarakat akan mengetahui bahwa yang bersangkutan menerima bantuan PKH dan masuk dalam keluarga miskin,sehingga tidak adanya kecemburuan sosial.
Dengan adanya stiker ini, masyarakat akan mengetahui bahwa yang bersangkutan menerima bantuan PKH dan tergolong keluarga miskin,"katanya.
Masing-masing rumah tangga penerima bantuan, lanjut Feri, akan terpampang stiker yang isinya mengumumkan bahwa rumah tangga tersebut penerima bantuan PKH dan tergolong warga miskin.
Intinya, sambung Feri, stiker itu akan mengumumkan kepada masyarakat dan tetangganya bahwa yang bersangkutan merupakan warga miskin dan menerima bantuan PKH.
"Langkah ini yang paling efektif sekali juga untuk menekan terjadinya penyimpangan atau adanya bantuan yang tidak tepat sasaran," kata Feri.
Masih kata Feri, pemasangan stiker itu bukan untuk mempermalukan penerima bantuan.
"Pemasangan stiker itu bukan untuk mempermalukan penerima bantuan. Namun, untuk memastikan bantuan tepat sasaran,"ungkapnya.
Ia juga meminta kepada dinas sosial kabupaten Pesawaran agar ikut mengawasi para pendamping PKH di setiap masing masing kecamatan karena di duga ada sejumlah oknum pendamping PKH yang nakal.
"Saya juga meminta agar dinas terkait juga ikut melakukan pengawasan terhadap kinerja pendamping karena berdasar informasi yang kami dapat ada oknum pendamping yang ikut mengkordinir pengambilan dana PKH sehingga hal tersebut rawan dari penyimpangan,"ungkap nya.
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di setiap desa di kabupaten Pesawaran Dan semua Keluarga Penerima Manfaat (KPM), punya hak melaporkan jika ada nya dugaan pengurangan dana bantuan PKH oleh oknum pendamping yang bertanggung jawab di area tersebut kepada pihak pihak terkait
"Biasanya Oknum pelaku menggunakan modus mengumpulkan ATM (kartu combo) milik KPM, kemudian mencairkan dana bantuan dan melakukan pemotongan dana tersebut sebelum dibagikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM),"papar Feri.
"Kami sudah menerima laporan tersebut dari sejumlah masyarakat yang mendapat kan dana PKM,dan mereka mengatakan bahwa setiap akan melakukan pencairan dana tersebut pendaping mengumpulkan Atm mereka dan mengambil nya secara kolektif dan diduga ada pemotongan oleh oknum Pendaping PKH,dimana program BPNT diduga dimonopoli oleh pendamping PKH, dengan modus kartu PKH combo dimaanfaatkan oleh oknum pendamping PKH, dengan secara dikolektifkan dan program BPNT disalurkan dan jelas oknum pendamping PKH melanggar UU no 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak seharus nya lagi,"pungkasnya.(Jendri/nal)
Post A Comment: