Bandarlampung (Pikiran Lampung)- Menjelang serta menyambut bulan suci Ramadahan 2023 yang sebentar lagi akan segera tiba, Kantor perwakilan Bank Indonesia Lampung dan Pemprov Lampung melakukan berbagai langkah strategis. Di antaranya dengan menggelar pertemuan dan melakukan sidaj ke beberapa pasar, Dan dari kegiatan ini, bisa disimpulakn bahwa untuk harga dan stok barang serta peredaran uang di provisi Lampung masih terjaga serta aman.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung (KPw BI Lampung) berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung mengadakanHigh Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (HLM TPID dan TP2DD)Kolaborasi TPID danTP2DD menjelang Hari besar keagamaan nasional (HKBN) dan D pada Kamis, 9 Maret 2023 di Kantor Bank Indonesia Lampung. Kegiatan ini dipimpin oleh Gubernur Lampung dihadiri oleh Bupati dan Walikota di 15 Kabupaten/Kota di Lampung, Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Provinsi Lampung, Kepala Instansi Negara dan Vertikal di Provinsi Lampung, Anggota TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Lampung, BPKAD, TP2DD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Lampung, Pimpinan Perbankan, dan stakeholder terkait lainnya.
Kegiatan HLM TPID didahului dengan sidak di Pasar Kangkung, Bandar Lampung, yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Halim, M.Si., M.Kn., Phd, didampingi oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Budiyono serta TPID Provinsi Lampung. Hasil sidak menunjukkan bahwa secara umum harga bahan pangan pokok dan hortikultura relatif terjaga, antara lain telur ayam, daging ayam, bawang merah, bawang putih, dan daging sapi. Meski demikian, harga beras dan minyak goreng terpantau berada pada tingkat harga yang tinggi. Dalam sidak, juga dilakukan pengujian keamanan bahan pangan terhadap komoditas daging ayam, daging sapi, tahu, dan aneka kue pasar.
Dari hasil pengujian tersebut, seluruh komoditas yang diuji aman dan layak untuk dikonsumsi. Sidak ditutup dengan penggunaan QRIS dalam transaksi pembelian bahan pangan pokok di salah satu merchant QRIS di pasar. Selain itu, layanan penukaran jugadisediakan untuk memenuhi kebutuhan uang layak edar masyarakat menjelang HBKN. Sidakdilanjutkan dengan Operasi Pasar (OP) untuk komoditas beras dan minyak goreng.
Rangkaian kegiatan berlanjut di Kantor Bank Indonesia yang dibuka oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Arahan Arinal Djunaidi terkait pengendalian inflasi menjelang HBKN adalah untuk nmemastikan ketersediaan beras, mengoptimalkan lahan di kabupaten untuk penanaman komoditas hortikultura, dan memastikan agar tarif angkutan udara tidak melewati batas atas yang ditetapkan
Pemerintah. Selanjutnya, Arinal menambahkan perlunya penguatan sinergi dan koordinasi untuk percepatan dan perluasan digitalisasi daerah dalam TP2DD sehingga Provinsi Lampung dapat mencapai prestasi yang lebih tinggi di tahun 2023. Selanjutnya beliau juga berharap dalam rapat ini dapat menghasilkan kebijakan baru untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Lampung Berjaya yang terbaik di Sumatera. Adapun keseluruhan rangkaian kegiatan HLM TPID dan TP2DDdiselenggarakan untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan bahan pangan pokok menjelang Bulan Suci Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) di Provinsi No. 25/ /Bdl/Srt/B
Lampung serta memperkuat sinergi antar Pemerintah Daerah dengan Bank Indonesia Lampung khususnya terkait perluasan digitalisasi di Provinsi Lampung.
Usai pembukaan, pertemuan dirangkaikan dengan sesi paparan yang dimoderatori oleh Plt Kepala Biro Perekonomian Provinsi Lampung, Rinva Yanti. Secara berurutan paparan narasumber yaitu Reskrimsus Polda Lampung AKBP Popon Ardianto Sunggoro, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung Ir. Kusnardi, Pimpinan Perum BULOG Kanwil Lampung Etik
Yulianti, Analis Kebijakan Ahli Muda Kemenko Perekonomian Dara Ayu Prastiwi, dan Kepala Bank Indonesia Lampung, Budiyono. Beberapa poin penting yang disampaikan dalam sesi tersebut, antara lain:
1. Ketersediaan dan harga bahan pokok yang relatif terjaga, hal ini dibuktikan dengan hasil sidak
dan operasi pasar pada Kamis pagi, 9 Maret 2023 yang menunjukkan stok dan harga sebagian besar komoditas relatif terjaga a.l telur ayam, daging ayam, bawang merah, bawang putih, dan daging sapi. Sementara itu, harga beras dan minyak goreng terpantau berada pada tingkat harga yang tinggi.
2. TPID menyatakan siap menjaga ketersediaan pasokan pangan dan kestabilan harga komoditas menghadapi bulan Ramadhan dan HBKN. Hal ini didukung oleh adanya program yang ndijalankan oleh TPID baik penyerapan stok pangan, kolaborasi dalam operasi pasar, pelaksanaan pasar murah, dan penyediaan paket Ramadhan.
3. Quick win pengendalian inflasi dari Bank Indonesia a.l perlunya upaya dan pengambilan kebijakan segera untuk menahan laju inflasi yaitu dengan 1) melakukan monitoring harga dan pasokan serta terus melakukan operasi pasar beras/SPHP; 2) melakukan monitoring harga dan pasokan; 3) memperkuat dan memperluas Kerjasama Antar Daerah (KAD); 4) memastikan penerapan batas atas tarif angkutan udara; 5) terus melanjutkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP); dan 6) melakukan komunikasi bijak belanja. Rekomendasi lainnya dari Satgas Pangan Polri, berupa perlunya dilakukan langkah persuasif edukatif kepada pelaku usaha dan melakukan kegiatan operasi pasar bersama Satgas Pangan untuk menghindaripenimbunan bahan pokok yang sering terjadi menjelang bulan Ramadhan dan HBKN.
4. Dari sisi perluasan digitalisasi dan elektronifikasi transaksi Pemda di wilayah Provinsi Lampung, Kemenko Perekonomian menilai bahwa perkembangan Indeks Elektronifikasi Transaksi
Pemerintah Daerah (ETPD) Provinsi Lampung terus mencatatkan peningkatan yang signifikan. Pada posisi tahun 2022, secara keseluruhan Pemda di Provinsi Lampung telah mencapai tahap digital kecuali 1 Kabupaten yang masih dalam tahap Berkembang. Pencapaian ini diperkuat dengan berhasilnya Pemda Provinsi Lampung menempati posisi ke-2 dari 10 Provinsi di Sumatera dengan skor IETPD tertinggi. Selanjutnya perluasan digitalisasi diharapkan tidak hanya terbatas
pada transaksi pembayaran di masyarakat namun juga transaksi pembayaran di Pemerintah baik dalam pembayaran retribusi, pajak maupun bantuan sosial.(red)
Post A Comment: