"Pemimpin SKPD harus memiliki banyak pengetahuan untuk dapat mendukung birokrasi yang progresif, responsif, dan partisipatif melalui tugas pelayan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembantuan yang diembannya. Intinya kita memenuhi kriteria yang diinginkan pimpinan," kata Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri pada acara Assessment Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemprov Lampung, di Gedung Rektorat Universitas Lampung, Selasa (24/10).
Kegiatan ini meliputi leaderless group discussion dan wawancara. Menurut Bachtiar assessment sangat penting untuk pemetaan sehingga terlihat potensi pimpinan SKPD. "Nantinya bisa tahu tipe-tipe pemimpin. Pemimpin yang baik adalah tipe lini dan staf yang artinya pelimpahan wewenang organisasi berlangsung vertikal. Dari pimpinan hingga bawahan nantinya terlihat apakah berinisiatif dan berinovasi terhadap kepemimpinan organisasi yang diembannya," ujarnya.
Selain itu, mengidentifikasi kader pemimpin melalui metode yang akurat dan obyektifitas. "Pemimpin organisasi sebagai salah satu sarana atau alat pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sumber daya manusia seperti rekruitmen, promosi, mutasi, pengembangan karir pegawai," kata Bachtiar.
Sementara, menurut Rektor Unila, Hasriadi Mat Akin, Asessment ini guna membangun birokrasi yang efektif dan efisien. "Kegiatan ini tidak ada yang tidak lulus, tetapi ini hanya memotret potensi jabatan yang dimiliki para pejabat dengan jabatannya. Hampir seluruh kabupaten/kota di Lampung memercayakan Unila melakukan assessment bagi pemimpin dan calon pemimpin yang akan dipromosikan," jelasnya.
Sedangkan, Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, Rusli Syofuan, menyampaikan bahwa dalam menggerakkan suatu visi dan misi organisasi pemerintah diperlukan SDM yang kompeten untuk memaksimalkan organisasi disuatu pemerintahan. Dia mengatakan kegiatan ini guna mendapatkan data dan profil pejabat yang diperlukan untuk seleksi lebih lanjut.
"Ini untuk memiliki database profil kompetensi dan potensi pejabat pimpinan tinggi pratama dan sebagai dasar penerapan manajemen aparatur sipil negara yang transparan, kompetitif, dan mengidentifikasi kedudukan suatu jabatan," tukasnya. (lis/p1)
Post A Comment: