 |
| foto ilustrasi. ist |
Herman menegaskan, agen-agen gas yang berada di wilayah Kota Bandarlampung, untuk menyalurkan gas bersubsidi kepada yang berhak.
“Saya minta jangan persulit rakyat. Salurkan sebagaimana mestinya. Jadi jangan disimpan-simpan, kalau ada ya dijual. Kan kalau langka, harga jadi bisa naik,” ujar Herman, usai menghadiri acara Kampanye Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, di halaman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Lampung, Senin (11/12).
Herman tidak membenarkan Terkait laporan tentang gas bersubsidi yang banyak digunakan oleh industri dan rumah makan. “Mungkin ada yang dipakai oleh rumah makan, tapi kan tidak banyak. Kita harus lihat juga rumah makannya, besar atau kecil,” kata dia.
Sebelumnya diberitakan, akibat kelangkaan gas LPG 3 Kg yang sudah terjadi sejak sebulan terakhir, warga minta Pemerintah Kota (Pemkot Bandarlampung lakukan pengawasan intensif terhadap fenomena ini.
Hal tersebut disampaikan oleh Edi (54), salah seorang warga Kecamatan Kedamaian, yang tidak kebagian gas saat ingin melakukan pembelian pada salah satu agen di SPBU yang terletak di Jalan Pangeran Antasari.
“Kalau saya memang belinya disini terus mas. Sebulan terakhir ini lah jadi susah dapet gas 3 Kg. Dulu mah setiap kesini pasti dapet, dan tidak perlu ngantri. Ini saya sudah dua kali kesini, tapi tidak dapat lagi, dengan alasan petugs yang katanya sudah habis,” ujar Edi.
Ia mengatakan, bahwa pemkot harus turun kelapangan guna melakukan peninjauan dan pengawasan terkait fenomena ini. “Kalau bisa, pemerintah harus turun lah. Kalau begini kan jadi warga yang susah,” kata dia.
Ditempat yang sama, Rusmini (46) warga Tanjungkarang Timur, mencurigai adanya permainan dari penyuplai dan agen gas. “Saya curiga, jangan-jangan ada permainan. Sudah lebih kalau sebulan mah kesulitan dapat gas begini,” katanya.
Rusmini mengaku, bahwa pembelian langsung ke agen jauh lebih murah daripada beli di warung. “Kalau disini kan bisa lebih murah, hanya Rp16.500 saja. Sedangkan di warung harganya bisa mencapai Rp25.000. Kalaupun ada dengan harga di warung ya saya beli, sayangnya di warung juga saya sering tidak kebagian,” tandasnya.
Sementara itu, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandarlampung, minta Dinas Perdagangan (Disdag) lakukan pengawasan terhadap fenomena kelangkaan gas LPG 3 Kg. Tersiar kabar, fenomena kelangkaan tersebut disebabkan oleh banyaknya industri yang menggunakan gas bersubdi tersebut.
Ketua Komisi II DPRD Bandarlampung, Poltak Aritonang mengatakan, Industri jelas dilarang menggunakan gas bersubsidi. “Industri rumah makan atau restoran saja tidak boleh menggunakan gas bersubsidi, apalagi kalau sampai ada industri besar. Kan jelas bahwasannya gas LPG 3 Kg diperuntukkan bagi warga berpenghasilan rendah,” ujar Poltak.
Menurutnya, dalam hal ini Disdag harus melakukan upaya untuk mengatasi hal tersebut. “Disdag Harus berupaya dengan maksimal, jangan sampai banyak warga yang kesulitan untuk mendapatkan haknya. Kalau memang ada informasi tentang penyimpangan penggunaan atau distribusi, laporkan saja, nanti Komisi II akan ajak Disdag untuk melakukan sidak,” kata dia.
Kalau didapati benar ada penyimpangan, lanjut Poltak, kita akan memberikan sanksi kepada para pelanggar. “Sekali melanggar akan kami berikan sanksi berupa teguran, namun kalau diulangi, kami bisa berikan sanksi denda, atau yang terparah bisa kami usulkan untuk dicabut izin usahanya,” pungkasnya.(den/wan)
Post A Comment: